MOTOR Plus-online.com - Ramai di media sosial soal seruan Stop Bayar Pajak akibat penerapan opsen.
Warga Jawa Tengah ramai-ramai menggaungkan untuk tidak membayar pajak kendaraan.
Hal ini menjadi perhatian termasuk para pengamat soal keluhan warga akibat mahalnya tarif pajak kendaraan bermotor.
Isu tersebut pun dinilai layak menjadi perhatian semua pihak di Indonesia, mengingat kenaikan pajak tidak terjadi hanya di Jawa Tengah.
Sementara itu, layanan publik di provinsi lain pun belum optimal.
Seperti banyaknya jalan berlubang ada di mana-mana, bahkan di kota besar seperti Jakarta.
Pemerintah harusnya introspeksi dengan kebijakan yang diambil dan mewujudkan terobosan dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
Azas Tigor Nainggolan, Wakil Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) INDONESIA, sekaligus Pengamat Kebijakan Transportasi mengatakan Gerakan “stop bayar pajak” sah dilakukan oleh masyarakat dan dilindungi oleh undang-undang, ini seharusnya menjadi teguran buat pemerintah.
Baca Juga: Diproduksi Cuma 873 Unit, Intip Spek dan Teknologi Ducati Formula 73
“Artinya pemerintah dalam mengelola pendapatan daerah lewat pajak yang dipungut dari rakyat tidak tepat pengalokasiannya, harusnya dengan dana tersebut membuat rakyat puas dengan pelayanan publik, atau bisa membuat ekonomi lebih baik,” ucap Tigor melansir Kompas.com.
| Penulis | : | Ahmad Ridho |
| Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR