MOTOR Plus-online.com - Pemerintah Vietnam larang motor bensin, Jepang langsung lancarkan protes.
Larangan ini bertujuan untuk menekang polusi udara di Vietnam.
Walaupun masih sebatas wacana, namun kebijakan itu membuat Jepang sebagai raja industri kendaraan protes.
Pemerintah Jepang dan sederet produsen besar dari negeri itu menyampaikan kekhawatiran kepada Vietnam terkait rencana pelarangan motor berbahan bakar bensin di Hanoi.
Kebijakan itu dinilai berpotensi memicu hilangnya lapangan kerja dan mengganggu pasar motor senilai 4,6 miliar dollar AS yang kini didominasi oleh Honda.
Kekhawatiran tersebut tertuang dalam dokumen yang dikutip dari Reuters pada Rabu (22/10/2025).
Mengutip Kompas.com, pada Juli 2025, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh mengeluarkan instruksi yang melarang motor bensin melintas di pusat ibu kota mulai pertengahan 2026.
Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menekan tingkat polusi udara yang tinggi.
Baca Juga: Skema Kredit Honda Stylo 160 CBS, Bayar Rp 4 Juta Cicilan Per Bulan Cuma Segini
Selanjutnya, pembatasan lebih luas akan berlaku mulai 2028, dan aturan serupa diperkirakan diterapkan di sejumlah wilayah lain.
Menanggapi rencana tersebut, Kedutaan Besar Jepang di Hanoi mengirimkan surat kepada otoritas Vietnam.
Dalam surat itu, pihak kedutaan memperingatkan bahwa pelarangan mendadak dapat berdampak pada lapangan kerja di industri pendukung, seperti jaringan diler dan pemasok suku cadang.
Kedutaan Jepang juga meminta agar pemerintah Vietnam menyiapkan peta jalan menuju elektrifikasi yang lebih terukur, termasuk masa persiapan dan penerapan aturan secara bertahap.
Pasar sepeda motor Vietnam sendiri menjadi salah satu yang terbesar di dunia, dengan nilai mencapai sekitar 4,6 miliar dollar AS tahun ini, menurut lembaga riset Mordor Intelligence.
Tahun lalu, jumlah sepeda motor terdaftar di negara berpenduduk 100 juta jiwa itu mendekati 80 persen populasi, salah satu tingkat kepemilikan tertinggi
Selain pemerintah Jepang, asosiasi produsen motor asing di Vietnam yang dipimpin oleh Honda serta mencakup Yamaha dan Suzuki juga mengirimkan surat kepada pemerintah pada Juli 2025.
Dalam surat itu, mereka memperingatkan bahwa kebijakan larangan bisa menimbulkan gangguan produksi dan bahkan risiko kebangkrutan bagi perusahaan di rantai pasok.
Baca Juga: Skutik Baru Penantang Yamaha Grand Filano, Dijual Cuma Rp 13 Juta
Para produsen juga menyebutkan bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan efek domino terhadap ratusan ribu pekerja, hampir 2.000 diler, dan sekitar 200 pemasok komponen.
Mereka pun meminta pemerintah menetapkan masa transisi dengan waktu persiapan minimal dua hingga tiga tahun.
Waktu tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan lini produksi, sekaligus memperluas jaringan stasiun pengisian daya dan standar keselamatan kendaraan listrik.
Namun sejauh ini, pemerintah Vietnam belum menanggapi permintaan dari pihak Jepang maupun para produsen.
| Penulis | : | Ahmad Ridho |
| Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR